SEJARAH KALURAHAN JOGOTIRTO
Pada tahun 1947 Sri Sultan Hamengko Buwono IX melakukan modernisasi birokrasi pemerintahan di Yogyakarta, meliputi pemerintahan Propinsi, Kabupaten, Kapanewon dan pemerintahan Desa. Seperti diketahui dalam birokrasi modern, Pemerintahan harus mampu membiayai oprasional pemerintahan, atas kebijakan Sri Sultan HB IX desa diberikan tanah desa, tanah itu ada yang dimanfaatkan untuk menggaji pamong kalurahan yang disebut tanah pelungguh, ada yang digunakan untuk menggaji pensiunan pamong yang disebut tanah pengarem arem dan ada sebagian tanah yang dipergunakan untuk membiayaai oprasional Pemerintah Kalurahan yang disebut tanah kas desa.
Penggabungan desa atau istilahnya blengketan yang dilakukan di Jogotirto menggabungkan 3 (tiga) Kalurahan lama yaitu Kalurahan Jragung, Kalurahan Karongan, dan Kalurahan Bulu. Pada Hari Jumat Kliwon, tanggal 18 April 1947 Dewan Kalurahan Jogotirto bersidang untuk yang pertama kalinya, hari ini ditetapkan sebagai Hari Jadi Kalurahan Jogotirto. Hasil penggabungan Kalurahan lama dikukuhkan dengan maklumat Sultan Nomor 5 Tahun 1948 tanggal 19 April 1948.
Nama Jogotirto didasari karena sebagian besar warga masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dengan air yang cukup baik sehingga hasil pertanian melimpah. Lurah Desa pertama Desa Jogotirto adalah Bapak Atmo Disastro dengan balai desa di Jogotirto
Para Kepala Desa/ lurah, penjabat lurah/ kepala desa yang pernah memimpin Desa/ Kalurahan Jogotirto hingga saat ini adalah sebagai berikut :
|
NO |
NAMA |
TAHUN |
KETERANGAN |
|
1 |
Admo Disastro |
1947-1966 |
Lurah Pertama |
|
2 |
Sudardjo |
1971-1977 |
Lurah Kedua |
|
3 |
Narcoko, B.Sc |
1982-2004 |
Lurah Ketiga |
|
4 |
Guntur Yoga Purnawan, S.T. |
2004 – 2018 |
Lurah keempat |
|
5 |
Arum Setiya, S.Pd. |
2018 – 2021 |
Lurah Kelima (PAW) |
|
6 |
Mitha Mayasari, S. Psi. |
2021 – sekarang |
Lurah Keenam |
